Kenaikan Gaji DPR Akan Buat Kredibilitas Politisi Senayan Jatuh

Jakarta - Bukan hanya presiden dan pejabat saja yang akan dinaikan gajinya, tapi juga DPR. Nah, seandainya DPR menyetujui kenaikan gaji, hal tersebut disayangkan. Apalagi DPR pernah mengolok-olok presiden terkait urusan gaji.
"Ketika orang mempersoalkan gaji presiden mereka kemudian memainkan wacana kenaikan gaji pejabat, ini akan semakin menurunkan kredibilitas. Hari ini belum selesai gedung baru, mau naik gaji," kata pengamat hukum Saldi Isra di sela-sela Simposium Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2011).

Saldi melihat, langkah DPR yang mempersoalkan gaji presiden, kemudian mereka mendapatkan gaji seperti sikap pemain saham di bursa.

"Saya kira dari dulu mereka memang mau naik gaji, mereka kan sekarang ini mengambil aksi ambil untung, kalau dalam dunia pasar saham, itu namanya aksi profit taking," tambahnya.

Namun menurut Saldi dari urusan gaji ini, bisa dilihat mana partai yang memang berjiwa reformis dan mana partai yang hanya berjuang untuk kepentingan perutnya.

"Ini bisa juga melihat partai mana yang reformis, saya dengar ada juga yang menolaknya," tutupnya.

(ndr/ndr)

Forum Rektor Minta KPK Tak Takut Ancaman Politisi

Forum Rektor Minta KPK Tak Takut Ancaman Politisi 
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Forum Rektor mendukung KPK dalam penuntasan kasus-kasus korupsi. KPK diminta tidak gentar dalam menghadapi ancaman dan psywar sejumlah politisi. Gerakan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan.

"KPK jangan takut, jangan mundur selangkah pun," kata kata Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor, Edy Suandi Hamid saat dihubungi, Sabtu (22/1/2011).

Dia menjelaskan, tindakan sejumlah politisi yang menekan KPK dengan tudingan macam-macam, terkait penahanan 19 politisi terkait dugaan suap DGS BI Miranda S Goeltom dinilai sebagai sifat yang kekanak-kanakan.

"Itu menggambarkan sikap yang belum dewasa, kenegarawanannya layak dipertanyakan. Jadi ketika melihat teman, ada saudara, keluarga yang dijadikan tersangka seperti kebakaran jenggot. Padahal mereka rajin berteriak semua orang sama dihadapan hukum," terangnya.

Diakui Edy semua orang memang berhak mengemukakan pendapat di negara demokrasi. Tapi tentu sebagai pejabat negara, anggota DPR sepantasnya mendukung agenda pemberantasan korupsi.

"Beberap politisi bersikap bijaksana, tapi beberapa yang lain sifatnya ofensif, itu berlebihan. KPK jangan khawatir, harus yakin dengan apa yang dilakukan, publik mendukung," tutupnya.